Dia Wanita Muslim Kalah di Pengadilan Eropa Pasca Gugat Larangan Niqab

Dua wanita Muslim harus kalah di pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam upayanya membatalkan larangan memakai niqab (penutup wajah yang hanya menyisakan mata saja) di tempat-tempat umum di Belgia.

Kalah di Pengadilan Eropa

Dalam putusannya pada Selasa (11/7), Pengadilan Hak Asasi Eropa menetapkan larangan memakai niqab di tempat-tempat umum di Belgia tidak lah melanggar kehidupan pribadi, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.

Sebelumnya, larangan tersebut digugat oleh seorang wanita warga negara Belgia, Samia Belcacemi, dan satu lagi wanita dari Maroko, Yamina Oussar. Mereka menggugat larangan memakai niqab karena menurut mereka hal itu melanggar hak-hak kehidupan peribadi, kebebasana berkespresi dan kebebasan beragama.

Mereka mengatakan dalam siding bahwa sejak peraturan larangan memakai niqab diterapkan di Belgia, salah satu dari mereka terpaksa harus tidak mengenakan niqab agar tidak dikenai denda dan juga ancaman hukuman penjara. Sedangkan satu yang lainnya mengatakan bahwa sejak dilarang mengenakan niqab, ia terpaksa tidak berpergian keluar rumah sama sekali.

Dan menurut pengadilan, peraturan itu dianggap sudah tepat meskipun peraturan yang melarang pemakaian niqab tersebut bisa berdampak pada perempuan Muslim tertentu dibandingan orang-orang lainnya. Alasannya, pihak berwenang perlu menjaga ketertiban umum dan juga etos hidup berdampingan serta mencegah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Namun bagaimanapun, masih ada kesempatan bagi dua wanita tersebut untuk banding ke Mahkamah Agung dalam waktu tiga bulan ke depan.

Pada tahun 2011 silam, parlemen Belgia mengesahkan peraturan larangan memakai niqab (penutup wajah penuh, hanya menyisakan mata) agar polisi dapat mengidentifikasi orang. Hal ini akhirnya disepakati walaupun sebagian kalangan menganggap bahwa pemakaian penutup wajah dan kepala tersebut adalah simbol penindasan perempuan.

Sementara pada Maret 2017 lalu, pengadilan tinggi Eropa, Mahkamah Keadilan Eropa, EJC, memutuskan larangan pemakaian ‘tanda-tanda politik, filsafat, ataupun agama apapun’ seperti contohnya kerudung di tempat kerja. Akan tetapi, menurut EJC, larangan itu harus lah didasarkan pada peraturan internal perusahaan yang mensyaratkan semua karyawannya ‘berpakaian netral.’

Austria Juga ‘Sepakat’ Larangan Memakai Niqab dan Burqa di Tempat Umum

Koalisi pemerintah Austria sudah mengatakan bahwa mereka sepakat untuk melarang penutup wajah penuh di tempat-tempat umum seperti contohnya sekolah, pengadilan, dan juga tempat umum yang lainnya. Kesepakatan ini dicapai sebagai bagian dari paket reformasi yang mana dirundingkan dan juga disusun selama lebih dari satu minggu oleh koalisi Sosial Demokrat dan juga Partai Rakyat yang lebih beraliran konservatif.

Dalam paket reformasi tersebut, tidak banyak dirinci tentang rencana melarang niqab (penutup wajah yang hanya menyisakan mata) dan juga burqa (penutup seluruh tubuh dan wajah yang biasanya dikenakan oleh perempuan di Afghanistan).

Pernyataan tertulis dari pemerintah tertuang dalam paket reformasi, “Kami memegang komitmen pada masyarakat yang terbuka, yang juga membutuhkan komunikasi terbuka. Penutuh wajah penuh di tempat-tempat umum bisa menghalangi komunikasi dan karena itu lah akan dilarang.”

Kurang lebih ada 150 perempuan Austria yang mengenakan niqab namun para pejabat yang menangani soal pariwisata menyatakan kekhawatirannya terhadap langkah ini. mereka khawatir bahwa langkah ini bisa mengurungkan niat para pengunjung dari negara-negara Teluk untuk datang ke Austria.

Pemerintah pasalnya juga mempertimbangkan larangan yang mana lebih umum, yakni larangan mengenakan simbol-simbol agama bagi para pegawai negeri sipil. Langkah pemerintah koalisi Asutria ini dianggap sebagai usaha mengimbangi kepopuleran partai dewa poker kanan-jauh, yakni Partai Kebebasan, yang calon presidennya kalah tipis saja dalam pemilihan presiden bulan Januari lalu.

Trump Dituding Dalang Putusnya Hubungan Arab Saudi Dengan Qatar

Keprihatinan dari negara lain muncul setelah adanya mengumuman dari beberapa negara Timur Tengah yang memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar karena Qatar dianggap sebagai negara yang mendukung dan mendanai terorisme namun hal tersebut belum pernah di dialogkan negara-negara tersebut dengan Qatar. Bahkan hingga sekarang Qatar merasa negaranya tengah mengalami kampanye hitam karena mereka tidak merasa mendukung terorisme dan tidak pernah mencampuri urusan dari negara lain seperti yang dituduhkan kepada negara mereka.

 

Menlu Jerman tuding Donald Trump sebagai dalam dari putusnya hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar

Menlu Jerman Sigmar Gabriel menuding jika presiden Amerika serikat Donald Trump merupakan penyebab munculnya konflik  poin4d di Timur Tengah, Donald Trump mempertaruhkan lomba senjata baru sebab negara-negara tetangga negara Qatar memutuskan hubungan negara mereka dengan Doha.

 

Seperti yang telah diketahui bahwa Arab Saudi dengan negara di Timur Tengah lainnya telah memutuskan hubungannya dengan Qatar bahkan bukan hanya memutus hubungan diplomatik saja tetapi juga dengan hubungan perbankan seperti penutupan maskapai penerbangan dilangit mereka ataupun juga melalui jalur darat dan laut.

 

Perselisihan tersebut disebut-sebut terjadi kurang lebih sekitar satu bulan yang lalu setelah presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke negara Arab Saudi serta meminta negara muslim lainnya agar bersatu melawan ekstrimisme. Gabriel memperingatkan bahwa Kontrak militer besar dari presiden Amerika serikat baru ini dengan Monarki teluk dapat meningkatkan resiko penjualan senjata spiral.  Kebijakan tersebut benar-benar salah yang tentunya bukan kebijakan dari Jerman. Dirinya juga sangat prihatin terhadap eskalasi dramatis serta konsekuensinya untuk seluruh wilayah.

 

Gabriel juga memperingatkan bahwa isolasi terhadap Qatar merupakan serangan atas keberadaan negara Teluk tersebut. dirinya juga menambahkan  jika kesepakatan yang telah disepakati terkait nuklir pada 2015 lalu dengan Iran telah memungkinkan adanya eskalasi, hal semacam itu sangat harus dihindari. Gabriel juga menutup ucapannya dengan kalimat “konflik yang beracum antar tetangga merupakan hal terakhir kita perlukan”.

 

Harapan menteri luar negeri lainnya minta Arab Saudi dengan Qatar gelar dialog

Salah satu menteri luar negeri yang memberikan respon terhadap pecahnya negara di Timur Tengah ialah menteri luar negeri Turki, Mavlut Cavusoglu menyampaikan kesedihannya melihat keretakan anatara negara Qatar dengan negara-negara Arab lainnya, dirinya meminta agar negara-negara yang terkait menggelar dialog agar bisa menyelesaikan perselisihan tersebut. Mavlut menyebutkan bahwa pihaknya melihat stabilitas yang ada dikawasan Teluk sama dengan kesatuan serta solidaritas sendiri. dilansir oleh Reuters (5/6/2017).

Sejumlah negara pasti mempunyai masalah, tetapi dialog tetap harus berlanjut didalam segala kondisi sehingga masalah bisa diselesaikan dengan baik dan damai tanpa adanya perpecahan. Mavlut juga menyampaikan bahwa mereka sangat sedih dengan potret sekarang ini serta akan selalu memberikan dukungan mereka untuk normalisasi.

Selain menteri luar negeri Turki, ada juga menteri luar negera Amerika serikat yang mengatakan bahwa pihaknya tidak mengharapkan ada perpecahan hubungan antara Qatar dan juga negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Justru menteri luar negeri Amerika serikat Rex Tillerson memuji bahwa Qatar juga ikut andil dalam memerangi terorisme secara signifikan diseluruh dunia.

 

Sementara menteri luar negeri Rusia sangat berharap jika masalah yang dialami oleh negara Timur Tengah tersebut tidak mempengaruhi usaha untuk melawan terorisme. Pastinya Rusia yang sangat aktif memperjuangkan perlawanan terhadap terorisme internasional sangat berharap kondisi antara Qatar dan Arab Saudi Cs tidak akan  berpengaruh terhadap perjuangan dalam melawan terorisme.