DPD Mengajukan Tambahan Anggaran Sebesar Rp. 836 Milyar untuk Gedung Baru

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pasalnya mengajukan tambahan anggaran untuk adanya pembangunan gedung baru di tingkat pusat dan juga daerah sebesar Rp. 836,46 milyar.

Karena DPD Masih Numpang MPR

“Pembangunan kantor DPD di ibu kota negara dan juga ibu kota provinsi usulan anggarannya sebesar Rp. 836.468.018.800,” ungkap Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPD Maruf Cahyono pada kompleks parlemen, Jakarta, hari Rabu (6/6).

Untuk di tingkat pusat,  Maruf juga menjelaskan DPD pasalnya mengajukan anggaran pembangunan gedung baru yang anggarannya mencapai Rp. 557.229. Gedung baru yang mana rencananya ada di kompleks parlemen Senayan tersebut adalah bagian dari penyelenggaraan pelayanan umum sarana dan prasarana DPD RI.

Sementara itu untuk daerah, pembangunan gedung baru dijadwalkan akan dilakukan di sebanyak 25 ibu kota provinsi dengan banyak alokasi anggaran yakni Rp. 279,168 milyar. Salah satu yang bakal dibangun ada di Kalimantan Utara.

Maruf mengatakan juga total keseluruhan tambahan anggaran DPD dan juga RAPBN 2019 yang besarnya mencapai Rp. 915,664 milyar. Tambahan anggaran tersebut diajukan setelah DPD mendapatkan pagi indikatif besarnya Rp. 1,087 triliun untuk anggaran tahun 2019.

Tahun lalu, Ketua DPD, Oesman Sapta Odang mengatakan pihaknya sudah mengajukan  usulan pembuatan gedung DPD yang baru pada Presiden Jokowi. Usulan tersebut disampaikan karena operasional DPD sekarang ini menumpang di Gedung MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

“DPD ingin membuat gedung baru. Kami sudah usulkan ini (ke Presiden),” ungkap Oesman pada Agustus 2017 yang lalu. Oesman juga mengatakan bahwa pembangunan Gedung DPD adalah proyek yang ada sebelum masa kepemimpinan dirinya. Ia menegaskan bahwa ia hanya meneruskan saja realisasi proyek itu supaya maruah DPD tetap terjaga.

Lebih lanjut lagi, Oesman sendiri mengklaim bahwa DPD telah memiliki blueprint dari pembangunan gedung itu. Ia juga mengaku bahwa DPD berencana membangun gedung setinggi 20 lantai dengan nilai anggaran mencapai kira-kira Rp. 1 triliun pada salah satu lahan terbuka yang ada di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Minta Langsung di Hadapan Presiden Jokowi

Seperti yang diberitakan bahwa tahun lalu Oesman menyinggung rencana pembangunan gedung baru DPD tepat di hadapan Presiden Jokowi. Pria yang kerap dipanggil OSO itu menyebutkan bahwa DPD belum mempunyai gedung sendiri sampai dengan saat ini.

“Bapak Presiden dan juga hadirin yang kami muliakan, dalam merangka mendukung pelaksanaan kawajiban konstitusional DPD RI itu sudah semestinya DPD RI memiliki gedung sendiri sesuai dengan amanat UU MD3. Akan tetapi, DPD RI adalah satu-satunya lembaga negara yang lahir setelah reformasi yang mana belum mempunyai gedung sendiri di ibu kota negara, ” ungkapnya dalam sarasehan nasional pada bulan November tahun 2017 tepatnya di Kompleks Parlemen, Senayan.

“Sekali lagi ya, kami tegaskan bahwa untuk mewujudkan kewajiban konstitusional DPD RI, dukungan dari Pak Presiden, DPR RI, dan juga dukungan semua pihak, adalah sangat mutlak diperlukan. Untuk itu lah kenapa kita hadir, dan juga berkumpul pada acara Sarasehan Nasional hari ini,” lanjutnya kala itu.

Di acara itu, OSO juga menyinggung rencana adanya revisi UU Nomor 17/2014 soal MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Menurut dirinya UU MD3 perlu revisi. “Perlu dilakukan revisi ya, sejumlah Undang-Undang untuk bisa mengembalikan kewajiban konstitusional tersebut yaitu Undang-Undang MD3, Undang-Undang P3, dan juga Undang-Undang yang lainnya termasuk UU 17/2003 soal Keuangan Negara,” katanya lagi pada waktu itu.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *