Dia Wanita Muslim Kalah di Pengadilan Eropa Pasca Gugat Larangan Niqab

Dua wanita Muslim harus kalah di pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam upayanya membatalkan larangan memakai niqab (penutup wajah yang hanya menyisakan mata saja) di tempat-tempat umum di Belgia.

Kalah di Pengadilan Eropa

Dalam putusannya pada Selasa (11/7), Pengadilan Hak Asasi Eropa menetapkan larangan memakai niqab di tempat-tempat umum di Belgia tidak lah melanggar kehidupan pribadi, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.

Sebelumnya, larangan tersebut digugat oleh seorang wanita warga negara Belgia, Samia Belcacemi, dan satu lagi wanita dari Maroko, Yamina Oussar. Mereka menggugat larangan memakai niqab karena menurut mereka hal itu melanggar hak-hak kehidupan peribadi, kebebasana berkespresi dan kebebasan beragama.

Mereka mengatakan dalam siding bahwa sejak peraturan larangan memakai niqab diterapkan di Belgia, salah satu dari mereka terpaksa harus tidak mengenakan niqab agar tidak dikenai denda dan juga ancaman hukuman penjara. Sedangkan satu yang lainnya mengatakan bahwa sejak dilarang mengenakan niqab, ia terpaksa tidak berpergian keluar rumah sama sekali.

Dan menurut pengadilan, peraturan itu dianggap sudah tepat meskipun peraturan yang melarang pemakaian niqab tersebut bisa berdampak pada perempuan Muslim tertentu dibandingan orang-orang lainnya. Alasannya, pihak berwenang perlu menjaga ketertiban umum dan juga etos hidup berdampingan serta mencegah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Namun bagaimanapun, masih ada kesempatan bagi dua wanita tersebut untuk banding ke Mahkamah Agung dalam waktu tiga bulan ke depan.

Pada tahun 2011 silam, parlemen Belgia mengesahkan peraturan larangan memakai niqab (penutup wajah penuh, hanya menyisakan mata) agar polisi dapat mengidentifikasi orang. Hal ini akhirnya disepakati walaupun sebagian kalangan menganggap bahwa pemakaian penutup wajah dan kepala tersebut adalah simbol penindasan perempuan.

Sementara pada Maret 2017 lalu, pengadilan tinggi Eropa, Mahkamah Keadilan Eropa, EJC, memutuskan larangan pemakaian ‘tanda-tanda politik, filsafat, ataupun agama apapun’ seperti contohnya kerudung di tempat kerja. Akan tetapi, menurut EJC, larangan itu harus lah didasarkan pada peraturan internal perusahaan yang mensyaratkan semua karyawannya ‘berpakaian netral.’

Austria Juga ‘Sepakat’ Larangan Memakai Niqab dan Burqa di Tempat Umum

Koalisi pemerintah Austria sudah mengatakan bahwa mereka sepakat untuk melarang penutup wajah penuh di tempat-tempat umum seperti contohnya sekolah, pengadilan, dan juga tempat umum yang lainnya. Kesepakatan ini dicapai sebagai bagian dari paket reformasi yang mana dirundingkan dan juga disusun selama lebih dari satu minggu oleh koalisi Sosial Demokrat dan juga Partai Rakyat yang lebih beraliran konservatif.

Dalam paket reformasi tersebut, tidak banyak dirinci tentang rencana melarang niqab (penutup wajah yang hanya menyisakan mata) dan juga burqa (penutup seluruh tubuh dan wajah yang biasanya dikenakan oleh perempuan di Afghanistan).

Pernyataan tertulis dari pemerintah tertuang dalam paket reformasi, “Kami memegang komitmen pada masyarakat yang terbuka, yang juga membutuhkan komunikasi terbuka. Penutuh wajah penuh di tempat-tempat umum bisa menghalangi komunikasi dan karena itu lah akan dilarang.”

Kurang lebih ada 150 perempuan Austria yang mengenakan niqab namun para pejabat yang menangani soal pariwisata menyatakan kekhawatirannya terhadap langkah ini. mereka khawatir bahwa langkah ini bisa mengurungkan niat para pengunjung dari negara-negara Teluk untuk datang ke Austria.

Pemerintah pasalnya juga mempertimbangkan larangan yang mana lebih umum, yakni larangan mengenakan simbol-simbol agama bagi para pegawai negeri sipil. Langkah pemerintah koalisi Asutria ini dianggap sebagai usaha mengimbangi kepopuleran partai dewa poker kanan-jauh, yakni Partai Kebebasan, yang calon presidennya kalah tipis saja dalam pemilihan presiden bulan Januari lalu.